 |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan pentingnya komitmen dan keseriusan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menindaklanjuti setiap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penegasan tersebut disampaikan Sarbin Sehe usai menghadiri entry meeting bersama BPK Perwakilan Maluku Utara dan jajaran OPD, terkait audit pelaksanaan anggaran tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula SMK Negeri 2 Ternate, Selasa (27/1/2026).
Menurut Sarbin, seluruh OPD diberikan batas waktu selama 35 hari untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti temuan yang nantinya muncul dalam proses audit. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam rangka menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel.
Ia menekankan bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2025 harus diarahkan untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Karena itu, para pimpinan OPD diminta tidak bekerja sendiri, melainkan membangun koordinasi dan komunikasi yang intensif selama masa tindak lanjut pemeriksaan.
"Saya berharap agar seluruh pimpinan OPD fokus membangun komunikasi dan berkoordinasi. Jika ada temuan angka-angka bisa diselesaikan di fase 35 hari," ungkap Wagub.
Lebih lanjut, Sarbin juga menyampaikan harapannya agar pada tahun anggaran 2025 ini tidak lagi ditemukan permasalahan yang berulang. Ia menegaskan bahwa Gubernur Maluku Utara menaruh harapan besar kepada seluruh OPD untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.
Upaya tersebut, kata dia, menjadi langkah strategis pemerintah provinsi dalam mempertahankan opini WTP sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.(*)
