 |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat menangani krisis air bersih yang melanda Desa Tolofuo, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, setelah bencana banjir dan longsor pada awal Januari 2026. Penanganan dilakukan melalui kolaborasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara bersama Balai Cipta Karya (Balai CK) Kementerian PUPR.
Bencana alam tersebut menyebabkan dua bak penampungan air bersih milik desa tertimbun material longsor, sekaligus menutup sumber mata air utama. Kondisi ini berdampak langsung pada ratusan warga yang kehilangan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Sebagai langkah awal, upaya penanganan dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Balai Cipta Karya pada Jumat, 16 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, disepakati tiga langkah strategis yang mencakup penanganan darurat hingga solusi jangka panjang.
Tahap pertama dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas PUPR dengan menyalurkan bantuan sebanyak 200 unit galon air bersih. Bantuan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama proses perbaikan infrastruktur berlangsung.
Selanjutnya, Balai CK melaksanakan penanganan darurat dengan memanfaatkan sumur yang berada di RT 03 Desa Tolofuo. Dalam tahap ini, Balai CK menyediakan satu unit pompa air, tiga unit profil tank, serta satu unit genset. Pekerjaan darurat tersebut dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 17 hingga 19 Januari 2026.
Untuk solusi jangka panjang, Balai CK akan melakukan perbaikan pada bangunan intake serta jaringan pipa distribusi yang mengalami kerusakan akibat bencana. Perbaikan tersebut ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan setelah penanganan darurat selesai, sehingga sistem distribusi air bersih dapat kembali berfungsi normal.
Dengan skema penanganan tersebut, masyarakat Desa Tolofuo diharapkan dapat kembali memperoleh layanan air bersih sebelum dan selama bulan suci Ramadan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk memastikan pelayanan dasar tetap berjalan optimal, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana alam.(*)
