 |
SOFIFI, DETIKMALUT.com - Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi memulai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Rancangan Awal (Ranwal) RKPD. Kegiatan strategis tersebut diawali dengan kick off meeting yang dibuka oleh Gubernur Maluku Utara melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Ir. Sri Haryati Hatari.
Kick off meeting ini menjadi langkah awal dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2027, sekaligus penanda dimulainya rangkaian tahapan perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Sri Haryati menegaskan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memiliki peran penting karena menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan.
“RKPD merupakan dokumen strategis perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran dari RPJMD dan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan,” ujar Asisten II saat membuka jalannya kegiatan.
Ia menekankan bahwa penyusunan RKPD tidak boleh hanya bersifat administratif rutin, melainkan harus dilakukan secara partisipatif, berbasis data yang akurat, responsif terhadap isu-isu strategis, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
“Oleh karena itu, penyusunan RKPD tidak boleh dilakukan secara rutin administratif semata, tetapi harus disusun secara partisipatif, berbasis data, responsif terhadap isu strategis, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional,” timpal Sri Haryati.
Lebih lanjut, Sri Haryati menyampaikan bahwa Maluku Utara memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam, posisi geografis yang strategis, hingga kekayaan budaya dan sumber daya manusia. Namun demikian, daerah ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti ketimpangan antarwilayah, kualitas pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan daya saing daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, Sarmin S. Adam, menyatakan bahwa RKPD Tahun 2027 harus mampu menjawab berbagai tantangan tersebut melalui penetapan prioritas pembangunan yang tepat sasaran.
Menurutnya, perencanaan yang baik harus didukung oleh sinergi antarperangkat daerah serta kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan kalangan akademisi.
Dalam forum tersebut, dirangkum empat poin penting yang menjadi perhatian utama dalam proses penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2027, yakni penguatan kualitas perencanaan dengan penggunaan data yang valid dan analisis yang komprehensif, penyelarasan program dan kegiatan dengan visi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan nasional, fokus pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik, serta efisiensi dan efektivitas anggaran dengan mengutamakan program prioritas yang berdampak langsung.
Menutup arahannya, Sri Haryati berharap kick off meeting ini dapat menjadi momentum penting dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, demi terwujudnya pembangunan Maluku Utara yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(*)
