Iklan

Notification

×

Iklan

Iklan

Pasca Banjir Halmahera Utara, Kementerian PU Fokus Pulihkan Fungsi Sungai dan Jembatan

Sabtu | Januari 17, 2026 WIB Last Updated 2026-01-17T14:27:16Z
iklan
TOBELO, DETIKMALUT.com - Curah hujan tinggi yang melanda Kabupaten Halmahera Utara dalam beberapa waktu terakhir memicu serangkaian bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah. Luapan sungai, longsor di beberapa titik, banjir yang merendam rumah warga, hingga rusaknya infrastruktur vital menjadi dampak yang tak terhindarkan.

Salah satu dampak paling serius terjadi di Kecamatan Galela Utara, tepatnya di Kali Aru yang berada di perbatasan Desa Bobisingo dan Desa Dodowo. Oprik atau jembatan darurat yang selama ini menjadi penghubung antarwilayah dilaporkan putus sepanjang kurang lebih 70 meter setelah diterjang derasnya arus banjir.

Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat melakukan penanganan darurat. Langkah awal yang dilakukan adalah normalisasi sungai dengan mengerahkan alat berat di sejumlah titik terdampak.

Kepala BWS Maluku Utara, M. Saleh Talib, mengatakan bahwa fokus utama pihaknya adalah menjamin keselamatan masyarakat serta memastikan fungsi infrastruktur sumber daya air dapat kembali berjalan normal pascabanjir.

“Kementerian PU berkomitmen hadir cepat di lokasi terdampak bencana. Identifikasi dan survei lapangan menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan yang tepat, termasuk pengerahan alat berat agar risiko banjir susulan dapat diminimalisir,” ujar Saleh dalam keterangannya, Jumat (16/12).

Dalam penanganan tahap awal, BWS Maluku Utara menurunkan dua unit excavator yang difokuskan pada dua lokasi utama, yakni Sungai Ake Aru di Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, serta Sungai Ibu di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat.

Di Sungai Ake Aru, pekerjaan normalisasi diarahkan pada pembukaan kembali alur sungai dari hulu hingga hilir, terutama di sekitar jembatan yang terdampak banjir. Selain itu, upaya ini juga ditujukan untuk membuka kembali akses darurat masyarakat yang menghubungkan wilayah Galela Utara dengan Tobelo.

Sebelumnya, tim BWS Maluku Utara telah melakukan pemetaan dan pengecekan kondisi infrastruktur sungai, termasuk jembatan, pascabanjir. Hasil identifikasi menunjukkan adanya perubahan alur sungai serta penumpukan sedimen yang berpotensi mengurangi kapasitas tampung sungai.

“Identifikasi dan survei lapangan dilakukan secara menyeluruh sebagai dasar pengambilan keputusan teknis,” ujar Saleh.

Sementara itu, di Sungai Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, banjir mengakibatkan genangan di permukiman warga serta kerusakan pada tebing sungai dan muara anak sungai. Tim BWS Maluku Utara juga menemukan sejumlah titik rawan yang berpotensi memperparah banjir apabila tidak segera ditangani, khususnya pada bagian tebing sungai yang mengalami longsoran.

“Sebelumnya kami telah melakukan identifikasi dan survei langsung di Sungai Ake Aru dan Sungai Ibu untuk memastikan kondisi eksisting sungai pasca banjir. Dari hasil tersebut, hari ini kami menyiapkan langkah normalisasi dan rekonstruksi lanjutan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” kata Saleh melanjutkan.

Lebih lanjut, Saleh menegaskan bahwa Kementerian PU telah menyiagakan alat berat selama masa tanggap darurat guna mendukung percepatan penanganan banjir di Maluku Utara.

“Dalam masa tanggap darurat, alat berat kami siagakan untuk pekerjaan pembersihan material sedimen, perbaikan alur sungai, serta pengamanan tebing dan infrastruktur sungai agar fungsi sungai dapat segera pulih dan risiko banjir berulang dapat ditekan,” bebernya.

Sebagai bagian dari respons terpadu, Kementerian PU melalui BWS Maluku Utara juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan penanganan banjir berjalan efektif dan terintegrasi, termasuk dalam upaya pengamanan permukiman warga serta infrastruktur publik.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Kementerian PU akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan menyiapkan langkah penanganan lanjutan berdasarkan hasil evaluasi teknis.

Upaya ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan infrastruktur sumber daya air sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman bencana hidrometeorologi yang kian meningkat akibat faktor cuaca ekstrem.(*)
×
Berita Terbaru Update