 |
SOFIFI, DETIKMALUT.com - Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah arahan Gubernur mulai menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan sejak Rabu (08/01/2026) melalui koordinasi Dinas Sosial, Dinas Pangan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara.
Melalui Dinas Pangan dan Dinas Sosial, Pemprov Malut menyalurkan total 4 ton beras yang diperuntukkan bagi Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Selain beras, bantuan logistik yang dikirimkan juga mencakup 2 unit tenda keluarga, 100 paket family kit, 30 karton mi instan, 200 kilogram gula pasir, 120 dus telur, 120 liter minyak goreng, 144 kaleng susu kental manis, serta 32 unit palet tempat tidur. Seluruh bantuan tersebut didistribusikan menggunakan kapal milik Basarnas.
Tim Tanggap Darurat Bencana menyampaikan bahwa hingga saat ini berbagai bantuan dari sejumlah pihak terus berdatangan ke lokasi terdampak.
"Bantuan diterima melalui posko sementara BPBD Malut yang berada di Desa Tongute Ternate Asal antara lain dari Kementerian Sosial, Baznas, dan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS)", ujar Tim Tanggap Darurat Bencana.
Sejalan dengan upaya penanganan darurat, telah dilaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Kepala BPBD Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Sosial Malut, Kepala Dinas Kominfo Malut, serta Kepala Balai Sentra Wahana Bakti. Rapat tersebut membahas rencana pembangunan dapur umum sebagai bagian dari penanganan bencana.
Wakil Gubernur Maluku Utara dalam arahannya menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi tetap berpedoman pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam pembangunan dapur umum dan pengelolaan posko bantuan.
"Perlunya dibentuk posko induk, untuk memobilisasi dan mengelola distribusi bantuan serta penyediaan makanan bagi masyarakat terdampak, sementara untuk pembangunan dapur umum dan posko bantuan, Pemprov mengikuti Kebijakan Pemda Halbar", ujar Wagub.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Halmahera Barat menjelaskan bahwa dapur umum akan dibangun di setiap desa terdampak guna mempermudah distribusi makanan kepada warga.
"Akan dibuka dapur umum di setiap desa terdampak, yang memungkinkan menu dari makanan sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat" jelas sekda Halbar.
Terkait kelembagaan penanganan bencana, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat saat ini tengah membentuk Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat Bencana banjir dan tanah longsor yang dijadwalkan pada 9 Januari 2026. Sementara itu, Tim Tanggap Darurat dari Kabupaten Halmahera Utara telah resmi terbentuk berdasarkan SK Bupati Halut Nomor 300.2/17/HU/2026.
Di lapangan, proses pemulihan juga dilakukan melalui kegiatan pembersihan rumah warga secara mandiri yang melibatkan masyarakat setempat, dengan dukungan TNI/Polri serta berbagai organisasi kemasyarakatan, di antaranya Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Halmahera Barat dan Irene Centre.
Untuk layanan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara telah melakukan pelayanan medis di sejumlah desa terdampak di Kecamatan Ibu serta mendirikan posko pelayanan kesehatan di Desa Gamlamo.
Sementara itu, Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara bersama Balai Sungai dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum sejak 7 Januari 2026 telah melakukan pendataan rumah warga yang terdampak serta penanganan aliran sungai pascabencana.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta dukungan berbagai elemen masyarakat, diharapkan proses penanganan darurat dan pemulihan pascabencana di Halmahera Barat dan Halmahera Utara dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.(*)
