 |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menegaskan komitmennya mendukung percepatan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah, salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kekurangan hunian dan meningkatkan kualitas rumah tidak layak di seluruh Indonesia.
Penegasan ini disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, melalui sambutan yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Sukur Lila, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Capaian Program 3 Juta Rumah Tahun 2025 yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Satker PKP Malut, di Batik Hotel, Kamis (10/12).
Dalam arahannya, Gubernur Sherly menekankan bahwa program tersebut bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi merupakan ikhtiar negara untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, hingga kelas menengah bawah. Program ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan kesejahteraan yang merata.
“Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan oleh setiap anak bangsa, salah satunya dengan memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa depan dengan penuh martabat,” ungkapnya.
Gubernur juga menyoroti kondisi perumahan di Maluku Utara, di mana masih terdapat 50.758 unit rumah tidak layak huni, dan 42.381 di antaranya belum tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, hal ini menjadi alarm penting bahwa percepatan validasi data harus berjalan seiring dengan pelaksanaan program.
Melalui Rakor ini, ia berharap terjalin sinergi yang lebih kuat antara semua pemangku kepentingan, sehingga target pembangunan dapat tercapai demi mewujudkan Maluku Utara yang maju dan sejahtera.
Dari tingkat pusat, Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan Kementerian PKP, Sony Surahman, menyampaikan bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan mandat strategis RPJMN dan bagian dari misi Asta Cita. Karena itu, ia menekankan perlunya kolaborasi erat antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa kementerian telah menyalurkan ragam bantuan perumahan di berbagai wilayah Indonesia, meliputi Bantuan Rumah Swadaya, Rumah Susun, Rumah Khusus, serta program peningkatan kualitas permukiman.
"Khusus untuk Malut yang memiliki karakteristik sebaran permukiman pesisir dan keterbatasan lahan perkotaan, peran Pemerintah Daerah sangat menentukan," katanya.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, H. Hujurat, memaparkan bahwa pada tahun 2025, Maluku Utara ditargetkan menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 674 unit rumah. Seluruh program tersebut diharapkan tuntas pada akhir tahun anggaran 2025.
Ia mengakui bahwa tantangan di lapangan cukup besar mengingat Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan. Kendala utama meliputi logistik, distribusi bahan bangunan, serta akses menuju lokasi pembangunan.
Rakor ini diselenggarakan untuk menyampaikan capaian program perumahan di Maluku Utara sekaligus mengidentifikasi hambatan, termasuk penyesuaian data Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (RTLH) dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Sebagai penutup, pemerintah daerah memastikan bahwa kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat agar masyarakat Maluku Utara dapat segera merasakan manfaat nyata dari Program 3 Juta Rumah. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah.(*)
