 |
Oleh: M. Sudarwin Hasyim. ST.,MT
Akademisi Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara. Mahasiswa Program Doktoral Ilmu
Teknik Sipil (Manajamen Konstruksi) Brawijaya Malang.
SETIAP tanggal 20 Desember, Indonesia memperingati Hari Jalan Nasional. Tanggal ini bukan
sekadar angka dalam kalender administratif, melainkan pengingat sejarah atas terhubungnya
seluruh ruas Jalan Tol Trans Jawa pada tahun 2018 yang menjadi tonggak konektivitas nasional.
Namun, bagi kita di Maluku Utara, peringatan ini harus menjadi momentum refleksi yang lebih
dalam: sejauh mana aspal dan jembatan telah benar-benar memerdekakan mobilitas masyarakat
di wilayah kepulauan?.
Tema yang diusung dihari Hari Jalan Tahun 2025, "Konektivitas Jalan Mendukung
Swasembada Pangan," membawa pesan yang sangat krusial. Di Maluku Utara, jalan nasional
adalah tulang punggung yang mendistribusikan hasil pertanian dari ladang-ladang di
Halmahera menuju pasar dan pusat konsumsi. Tanpa jalan yang memadai, potensi pangan kita
akan terhambat oleh mahalnya biaya logistik dan lambatnya distribusi. Infrastruktur yang baik
adalah pondasi utama untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan memastikan ketahanan
pangan menyentuh setiap sudut kepulauan.
Fakta Lapangan dan Tantangan di Maluku Utara
Kita harus mengapresiasi kerja keras Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional (BPJN) Maluku Utara yang terus berupaya membangun dan memelihara ribuan
kilometer jalan di Halmahera, Ternate, Tidore, hingga Morotai. Program seperti Instruksi
Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2025 menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan
jembatan dan akses jalan strategis di Halmahera Timur dan Utara.
Namun, kejujuran dalam melihat fakta lapangan tetap diperlukan. Kita masih mendengar
keluhan warga di Kelurahan Kulaba yang harus menimbun lubang jalan secara swadaya. Di
Pulau Morotai, kerusakan jalan bahkan dilaporkan sempat menghambat laju ambulans yang
membawa pasien. Belum lagi tantangan daya tahan infrastruktur, seperti ruas Motorpol–
Totodoku yang menunjukkan kerusakan meski baru berumur setahun. Cuaca tropis yang
ekstrem dan tantangan geografis memang menjadi lawan berat, namun kualitas dan
keberlanjutan pembangunan tidak boleh dikorbankan.
Harapan dan Langkah ke Depan
Hari Jalan 2025 harus menjadi titik balik bagi penguatan kolaborasi. BPJN Maluku Utara telah
menunjukkan langkah positif melalui pemanfaatan teknologi e-monitoring untuk pengawasan
dan koordinasi aktif dengan pemerintah daerah. Upaya merespons keluhan warga terkait jalan
berlubang akibat hujan deras adalah bentuk layanan publik yang harus terus ditingkatkan.
Jalan nasional bukan sekadar angka panjang kilometer di atas peta. Ia adalah penghubung
antara harapan petani dengan pasar, antara pasien dengan rumah sakit, dan antara anak sekolah
dengan masa depannya.
Mari kita jadikan Hari Jalan ini sebagai panggilan untuk bersama-sama menjaga infrastruktur
yang ada. Pemerintah bertugas membangun dengan kualitas tinggi dan merespons cepat
kerusakan, sementara masyarakat berperan dalam pengawasan dan penjagaan. Hanya dengan
jalan yang mantap, Maluku Utara dapat melaju kencang menuju pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan swasembada pangan yang berkelanjutan.
Dalam momentum Hari Jalan ini, harapan besar tertumpu pada kepemimpinan Navy Anugerah
Umasangadji, S.T., M.T., selaku Kepala BPJN Maluku Utara yang diharapkan mampu menjadi
nakhoda pembangunan infrastruktur jalan nasional dengan visi transformatif dan berorientasi
pada keberlanjutan. Peningkatan standar kualitas konstruksi menjadi prioritas utama, di mana
setiap proyek jalan dan jembatan tidak sekadar terselesaikan secara administratif, melainkan
memiliki ketahanan struktural yang mumpuni menghadapi dinamika cuaca tropis ekstrem
sebagai wujud komitmen terhadap investasi jangka panjang.
Responsivitas institusional dalam menanggapi aspirasi dan keluhan masyarakat terkait
kerusakan jalan yang menghambat distribusi logistik serta aksesibilitas layanan kesehatan perlu
terus ditingkatkan melalui mekanisme komunikasi publik yang adaptif dan solutif. Inovasi
teknologi e-monitoring diharapkan dapat dioptimalkan sebagai instrumen transparansi dan
akuntabilitas, memastikan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek agar alokasi
anggaran APBN terkonversi menjadi output infrastruktur berkualitas tinggi tanpa celah
penyimpangan.
Lebih dari itu, kolaborasi humanis dan sinergis dengan Pemerintah Daerah
mesti diperkuat sebagai fondasi dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat kepulauan menjadi
realisasi pembangunan yang inklusif, merata, dan menyentuh kebutuhan riil rakyat di pelosok
Maluku Utara.(*)
