 |
| Gubernur Sherly Tjoanda bersama anggota DPRD Prov. Malut melakukan pemotongan Tumpeng |
SOFIFI, DETIKMALUT.com - Dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Maluku Utara, Minggu (12/10/2025), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan berbagai capaian kinerja yang telah diraih selama delapan bulan masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
Pemaparan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Ikbal Ruray, dan dihadiri Forkopimda, pimpinan serta anggota DPRD, dan para kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi.
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menguraikan sejumlah program prioritas yang telah direalisasikan, di antaranya pembebasan uang komite untuk seluruh SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja pemerintahan Sherly–Sarbin. “Untuk sekolah negeri sudah digratiskan sejak April, sementara sekolah swasta menyusul pada Juli. Jadi seluruh SMA, SLB, dan SMK uang komitenya sudah digratiskan melalui BOSDA,” ungkapnya.
Sherly menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2025, Pemprov Malut telah mengalokasikan sekitar Rp38 miliar untuk kebijakan pendidikan gratis tersebut, sementara tahun 2026 direncanakan meningkat menjadi Rp50 miliar, meski dihadapkan pada tekanan penurunan dana transfer pusat ke daerah.
“Tidak boleh lagi terjadi ada anak Maluku Utara yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi,” tegas Sherly.
Selain sektor pendidikan, Sherly juga menyoroti program kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC). Ia menyebut bahwa saat ini 100% masyarakat Maluku Utara telah terdaftar di BPJS Kesehatan, dengan tingkat keaktifan mencapai 82%, yang menempatkan Malut berstatus UHC Prioritas.
“Siapapun masyarakat Maluku Utara yang memiliki KTP Maluku Utara, ketika pergi ke rumah sakit manapun yang menerima layanan BPJS Kesehatan bisa langsung mengaktivasi layanan BPJS-nya dalam waktu 24 jam tanpa harus menunggu 2 minggu,” tutur Sherly.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS di sepuluh kabupaten/kota yang turut mendukung keberhasilan program ini. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas layanan kesehatan di daerah yang dinilai masih di bawah standar.
Pada sektor perumahan, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perkim telah menganggarkan Rp20 miliar untuk 700 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di tahun 2025.
“Kita sudah menyalurkan semua bantuan bahan bangunan sekaligus bekerja sama dengan semua daerah, termasuk dengan pihak TNI, sehingga rumah bisa direnovasi dalam waktu 1,5 sampai 2 bulan selesai,” ucapnya.
Sherly juga berencana meningkatkan anggaran tersebut menjadi Rp50 miliar pada tahun berikutnya, dengan target 1.500 rumah. “Kami akan berupaya melalui Kementerian Perumahan ada program BSPS, mudah-mudahan kami bisa mendapat anggaran 10 ribu sampai 20 ribu anggaran,” katanya.
Ia pun berharap dukungan dari anggota DPR RI asal Maluku Utara agar provinsi ini bisa memperoleh kuota BSPS yang lebih besar sehingga masyarakat dapat hidup di rumah yang layak.
Dalam bidang infrastruktur dan konektivitas, Sherly menekankan pentingnya pembangunan jalan dan jembatan sebagai penopang pemerataan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil rekapitulasi bersama Dinas PU Provinsi dan Kabupaten/Kota, kebutuhan anggaran untuk jalan dan jembatan mencapai Rp8 triliun, belum termasuk wilayah Pulau Taliabu.
“Sedangkan Taliabu sendiri setelah melakukan pertemuan dengan Bupati, DPR RI Komisi V, dan Menteri PU, membutuhkan sekitar Rp2 triliun. Jadi totalnya mencapai Rp10 triliun,” jelasnya.
Meski begitu, dalam rencana APBD 2026 yang akan diserahkan ke DPRD pada 13 Oktober, Pemerintah Provinsi tetap berkomitmen mengalokasikan Rp700 miliar dari total APBD Rp2,8 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan.
“Di tengah tekanan fiskal ini, kami tetap mengutamakan konektivitas antarwilayah karena tanpa konektivitas tidak akan ada pemerataan ekonomi,” pungkasnya.(Red)*
