 |
| Ilustrasi |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Isu penguasaan kendaraan dinas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku Utara kembali menjadi sorotan publik. Enam unit kendaraan dinas yang diketahui dikuasai oleh Kepala Bapenda sejak 2023, dan sempat ramai diberitakan beberapa waktu lalu, ternyata hingga kini belum benar-benar diserahkan kepada para kepala bidang yang seharusnya menjadi penerima.
Pasca mencuatnya pemberitaan, pihak Bapenda terkesan bergerak cepat dengan membuat Berita Acara Penyerahan (BAP) kendaraan kepada para kepala bidang. Dokumen tersebut tercatat dengan nomor 900/1.3.2/166/2025 tertanggal 21 Juli 2025. Namun, langkah ini dinilai sejumlah pihak hanya menjadi alibi untuk membentuk opini publik seolah-olah kendaraan telah diserahkan, padahal kenyataannya fisik kendaraan sama sekali belum berpindah tangan.
Sesuai prosedur, penandatanganan berita acara seharusnya dibarengi dengan penyerahan langsung kendaraan dinas dalam kondisi nyata kepada pihak penerima. Namun, seorang pegawai Bapenda yang enggan identitasnya dipublikasikan mengungkapkan fakta berbeda. “Surat berita acara penyerahan itu sudah ditandatangani beberapa Kabid tapi sampe sekarang mobil itu tidak perna liat,” ucapnya.
Kepala Bapenda Malut yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp memilih untuk tidak memberikan komentar. Sementara Sekretaris Bapenda membenarkan bahwa BAP tersebut memang sudah dibuat, namun berdalih kendaraan masih mengalami kerusakan. “Memang BAP-nya sudah ada, tapi karena kendaraan tersebut ada rusak jadi masih diperbaiki,” ujarnya melalui pesan singkat.
Yang menjadi tanda tanya, tidak pernah ada pemberitahuan resmi kepada para kepala bidang penerima mengenai kondisi maupun lokasi kendaraan tersebut. Hal ini semakin diperkuat oleh kesaksian pegawai lain yang menyebut kendaraan-kendaraan itu kerap terlihat berada di kediaman Kepala Bapenda maupun beroperasi di sekitar Kota Ternate. “Oto-oto itu kadang dapa lia di Ibu Kaban peruma dan kadang lalu lalang di Ternate,” ungkapnya.
Adapun enam kendaraan dinas yang dimaksud meliputi 1 unit Toyota Innova Reborn (DG 1150 BP), 1 unit Hilux Double Cabin (DG 8087 BP), 1 unit Suzuki Ertiga (DG 1175 BP), 1 unit Toyota Avanza (DG 1461 BP), serta 2 unit Toyota Rush (DG 1382 BP dan DG 1404 BP). Kasus ini pun memunculkan desakan dari sejumlah pihak agar dilakukan penelusuran dan penertiban, guna memastikan kendaraan dinas digunakan sesuai peruntukannya dan tidak menjadi fasilitas pribadi.(*)
