.jpg)
 |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Melalui sinergi ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, efisien, dan akuntabel demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menggelar pertemuan strategis bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Tri Wibowo Aji, yang turut didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Albertus Mugi Susanto. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Gubernur di Ternate, pada Senin (5/5/2025).
Dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut, sejumlah agenda penting menjadi fokus pembahasan, seperti pembenahan mekanisme penyaluran hibah, efisiensi belanja daerah melalui pergeseran anggaran untuk mendukung program-program prioritas, serta pembaruan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Gubernur Sherly Laos juga mengemukakan rencana pengalihan beberapa bentuk bantuan sosial dari uang tunai menjadi barang. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan memperkuat transparansi dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Tri Wibowo Aji menegaskan kesiapan BPKP dalam memberikan dukungan teknis serta memperkuat kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“BPKP siap melakukan pendampingan intensif agar akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kolaborasi antara Pemprov Maluku Utara dan BPKP ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.(Red)***
