 |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) tingkat Provinsi Maluku Utara. Kegiatan yang mengusung tema "Statistik Ekonomi Akurat, Pembangunan Tepat" tersebut berlangsung di Gamalama Ballroom Bella Hotel Ternate, Kamis (18/6/2026) malam.
Peluncuran SE2026 ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional tifa, penyematan rompi dan tanda pengenal kepada petugas sensus, serta pembacaan ikrar sebagai simbol dimulainya pelaksanaan sensus ekonomi di daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku Utara, para bupati dan wali kota, jajaran pejabat BPS RI, serta Kepala BPS kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi tinggi yang diraih Maluku Utara tidak boleh membuat seluruh pihak terlena. Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada 2025 mencapai 34 persen secara year on year, dan masih menjadi yang tertinggi secara nasional pada triwulan pertama 2026 dengan angka 19,6 persen.
Namun demikian, menurut Sherly, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.
"Kita semua tahu dan merasakan bahwa pertumbuhan ini belum inklusif. Data BPS menunjukkan sekitar 90% ekonomi kita masih diwakili oleh industri pertambangan yang bersifat ekstraktif. Sementara sektor lain yang menyentuh masyarakat luas seperti perikanan dan perkebunan hanya menyumbang sangat sedikit, berkisar 1% hingga 2%," ungkap Gubernur Sherly.
Ia mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap sektor pertambangan tidak bisa berlangsung selamanya. Karena itu, pemerintah daerah perlu mulai menyiapkan sektor-sektor ekonomi alternatif yang mampu menopang pertumbuhan jangka panjang.
"Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah jika kita tidak tahu apa permasalahannya? Di sinilah Sensus Ekonomi 2026 menjadi sangat krusial. Kita butuh data yang presisi hingga ke tingkat desa untuk memetakan sektor apa yang sedang tumbuh, apa kendala modal mereka, atau bagaimana konektivitas pasarnya. Identifikasi yang detail akan melahirkan solusi kebijakan yang terarah dan solutif," tegas Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini.
Sherly juga mengajak pelaku usaha, asosiasi bisnis, akademisi hingga masyarakat luas untuk memberikan dukungan kepada para petugas sensus. Menurutnya, kegiatan tersebut semata-mata bertujuan memetakan kondisi ekonomi daerah dan bukan untuk kepentingan perpajakan maupun mencari kesalahan pelaku usaha.
Kepada petugas lapangan, Gubernur menitipkan tiga pesan penting. Pertama, memanfaatkan bahasa daerah dalam berkomunikasi dengan masyarakat di pelosok. Kedua, menghindari penggunaan istilah ekonomi yang terlalu teknis agar mudah dipahami warga. Ketiga, memastikan seluruh sektor informal, mulai dari usaha rumahan, warung kecil hingga pelaku usaha berbasis digital tidak luput dari pendataan.
Apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara disampaikan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti. Ia mengaku terkesan dengan kepemimpinan Gubernur Sherly yang dinilai responsif terhadap penguatan data statistik.
"Ini adalah kolaborasi yang luar biasa. Maluku Utara adalah provinsi yang menjadi perhatian penuh kami, bukan hanya karena pertumbuhan ekonominya yang progresif dan tertinggi se-Indonesia, melainkan juga karena komitmen penuh dari Ibu Gubernur," kata Amalia dalam keynote speech-nya.
Amalia juga menyoroti langkah cepat Gubernur Sherly yang telah menerbitkan surat edaran dukungan terhadap SE2026 dan segera diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan sensus ini sepenuhnya dibiayai melalui APBN sehingga tidak membebani anggaran pemerintah daerah.
Berdasarkan data awal BPS, terdapat sekitar 90.800 unit usaha di Maluku Utara, terdiri atas 89.023 Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 1.777 Usaha Menengah Besar (UMB). Data tersebut, bersama 1,397 juta data individu dalam Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), akan diverifikasi secara menyeluruh oleh petugas sensus yang telah menjalani proses seleksi dan pelatihan.
Sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kepala BPS RI menilai Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum strategis untuk menemukan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan. Potensi komoditas unggulan seperti pala di Halmahera Utara, Halmahera Tengah dan Halmahera Barat, cengkeh di Kepulauan Sula, hingga sektor perikanan dan pariwisata bahari diyakini memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi sektor nonpertambangan.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sherly berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya dapat menjadi pijakan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
"Jika kolaborasi berjalan baik—BPS menjaga kualitas, Pemda membuka akses, petugas sabar, dan pelaku usaha menjawab dengan jujur—maka data akurat akan tercipta. Ini bukan sekadar menghitung angka hari ini, melainkan menentukan arah masa depan ekonomi Maluku Utara dan Indonesia," tutup Gubernur.
Sebagai bentuk dukungan bersama terhadap suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara turut menggaungkan gerakan "TIER", yakni Terima petugas sensus dengan ramah, Isi data dengan jujur dan benar, serta menjamin bahwa kerahasiaan data pelaku usaha dilindungi undang-undang dan dijaga secara aman.
Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, BPS, petugas lapangan, dan masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun struktur ekonomi Maluku Utara yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menciptakan sumber pertumbuhan baru di masa mendatang.(Id)
