 |
“Sebuah kota tidak dibangun dalam semalam, tetapi kerusakannya bisa dimulai dari satu keputusan yang salah hari ini.”
Prolog: Candaan dan Kecemasan Lebaran Hari ke-3
“Lebaran 1447 H di Maluku Utara kali ini terasa sedikit berbeda bagi saya. Di tengah gema takbir dan silaturahmi di bumi para raja ini, ada kecemasan yang menyelinap di antara obrolan hangat keluarga.
Sambil memandang ke arah Sofifi, saya tertegun. Kota ini adalah janji masa depan kita, namun sebagai orang yang berkutat di dunia manajemen konstruksi, saya tidak bisa hanya melihat kemegahan visualnya.
Ada beban moral sebagai ‘putra daerah’ untuk bertanya: apakah ribuan ton beton yang kita tanam adalah akar bagi keberlanjutan, atau sekadar dekorasi yang akan usang dimakan waktu?
Kecemasan di hari kemenangan inilah yang akhirnya memaksa jemari saya untuk menulis…”
PADA KUARTAL III 2025, Maluku Utara mencatat rekor yang mengejutkan: pertumbuhan ekonomi 39,10 persen tertinggi di seluruh Indonesia (BPS, 2025). Angka ini seolah menjadi bukti bahwa provinsi di ujung timur Nusantara ini telah menemukan jalannya. Namun, di balik kecemerlangan statistik itu, tersimpan sebuah paradoks yang menyedihkan: delapan dari sepuluh warga Maluku Utara adalah petani dan nelayan yang belum merasakan manfaat nyata dari hiruk-pikuk ledakan industri nikel.
Sofifi, ibu kota provinsi yang usianya masih sangat muda sebagai pusat pemerintahan, kini berdiri di persimpangan yang menentukan. Di satu sisi, tersedia sumber daya dan momentum luar biasa untuk membangun. Di sisi lain, absennya sistem perencanaan dan manajemen konstruksi yang matang bisa mengubah peluang emas ini menjadi jebakan pembangunan jangka panjang. Hirschman (1958) sudah lama memperingatkan fenomena ini sebagai unbalanced growth pertumbuhan yang berjalan tanpa diimbangi kapasitas kelembagaan yang cukup, sehingga yang terjadi bukan kemajuan merata, melainkan ketimpangan yang semakin dalam.
Tulisan ini tidak bermaksud menghakimi. Ia hadir sebagai ajakan berpikir bersama: bahwa kunci transformasi Maluku Utara bukan semata soal seberapa besar anggaran yang tersedia, melainkan seberapa baik anggaran itu dikelola melalui sistem manajemen konstruksi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan generasi mendatang.
Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Gubernur Sherly Tjoanda telah menunjukkan sejumlah langkah yang patut diapresiasi. Skor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK naik signifikan dari 71 menjadi 90 poin (zona hijau), yang berarti komitmen antikorupsi pemerintah daerah meningkat secara terukur. Efisiensi anggaran sebesar Rp145 miliar berhasil dialihkan ke infrastruktur jalan dan jembatan. Program pendidikan gratis (BOSDA) mendapatkan alokasi Rp38-50 miliar per tahun. Pelabuhan Sofifi pun direvitalisasi dan diaktifkan kembali sebagai pintu gerbang logistik regional (Malutprov.go.id, 2025).
Langkah-langkah ini penting dan harus dibaca dalam kerangka teori yang tepat. Robert Klitgaard (1988) merumuskan bahwa korupsi (C) adalah hasil dari monopoli kekuasaan (M) ditambah diskresi tanpa batas (D), dikurangi akuntabilitas (A). Disingkat: C = M + D - A. Dengan meningkatnya skor MCP-KPK, variabel akuntabilitas (A) mulai diperkuat. Ini bukan hal kecil, mengingat pendahulunya pernah divonis delapan tahun penjara atas kasus korupsi bukti nyata betapa rusaknya ketika formula itu dibiarkan bekerja tanpa kendali.
Namun, sejujurnya, tantangan struktural masih jauh lebih besar dari terobosan yang ada. Pertama, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara hampir sepenuhnya bertumpu pada hilirisasi nikel yang bersifat ekstraktif dan tidak terbarukan. Ketika cadangan nikel habis, apa yang tersisa? Kedua, kawasan industri besar masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah paradoks yang menyedihkan di wilayah dengan laut dan tanah yang sebenarnya sangat subur. Ketiga, dan ini yang paling krusial dari sudut pandang manajemen konstruksi: Sofifi hingga kini belum memiliki masterplan tata kota yang terintegrasi, mengikat secara hukum, dan berorientasi jangka panjang. Sebuah ibu kota provinsi dibangun tanpa peta jalan yang jelas ini bukan hanya kelalaian teknis, ini adalah risiko peradaban.
Sebagian orang masih memandang manajemen konstruksi sebagai perkara teknis yang hanya relevan di lapangan proyek. Pandangan ini keliru dan berbahaya. Clough, Sears & Sears (2005) mendefinisikan manajemen konstruksi sebagai “aplikasi pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya konstruksi demi mencapai tujuan proyek dalam batasan waktu, biaya, dan kualitas.” Dalam konteks pembangunan wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, definisi ini harus diperluas: manajemen konstruksi adalah sistem tata kelola pembangunan fisik yang berintegrasi dalam satu visi wilayah jangka panjang.
Harold Kerzner (2017) dalam karyanya yang telah menjadi rujukan global, Project Management: A Systems Approach, menegaskan bahwa keberhasilan proyek-proyek besar tidak ditentukan oleh ketersediaan anggaran semata. Yang jauh lebih menentukan adalah maturity level organisasi dalam manajemen proyek seberapa matang sistem, proses, dan budaya kerjanya. Organisasi dengan kematangan rendah akan terus mengulang kesalahan yang sama: proyek terlambat, biaya membengkak, kualitas tidak terstandar. Inilah pola yang selama bertahun-tahun menghantui pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur, termasuk Maluku Utara.
Project Management Institute (PMI, 2021) melalui PMBOK Guide Edisi ke-7 telah menggeser paradigma manajemen proyek: dari sekadar patuh pada prosedur, menuju pendekatan berbasis prinsip yang menempatkan nilai, hasil nyata (outcomes), dan keberlanjutan sebagai inti dari setiap keputusan. Artinya, Sofifi tidak butuh sekadar gedung-gedung baru yang megah. Ia butuh hasil yang bisa dirasakan: konektivitas yang memangkas kesenjangan antarwilayah, infrastruktur yang tahan terhadap gempa dan tsunami, serta kota yang benar-benar layak huni bagi anak-cucu generasi mendatang.
Berdasarkan analisis faktual dan landasan teori di atas, ada lima agenda strategis yang penulis nilai paling mendesak untuk segera dijalankan:
Pertama, pembentukan Unit Manajemen Konstruksi Provinsi (UMKP). Dinas PUPR yang ada saat ini tidak dirancang untuk mengemban fungsi manajemen program strategis jangka panjang. Dibutuhkan unit khusus yang diisi tenaga bersertifikat nasional (SKK Konstruksi Grade 7–9), dilengkapi metodologi Building Information Modeling (BIM) dan Geographic Information System (GIS) untuk setiap proyek bernilai di atas Rp5 miliar. Amanat ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tinggal kemauan politik untuk melaksanakannya.
Kedua, legalisasi dan implementasi Masterplan Kota Sofifi 2025–2045. Seyfried (2004) membuktikan secara empiris bahwa kota-kota yang tumbuh pesat tanpa masterplan yang mengikat akan mewarisi biaya pembenahan (remediasi) tiga hingga lima kali lebih besar di masa depan. Sofifi masih memiliki satu keistimewaan yang tidak dimiliki kota-kota besar yang sudah terlanjur semrawut: ia masih bisa dirancang dengan benar sejak awal. Peluang seperti ini tidak datang dua kali. Masterplan ini harus mengintegrasikan tata ruang, mitigasi bencana, sistem utilitas, ruang terbuka hijau minimal 30 persen, dan zonasi industri yang terpisah dari kawasan permukiman.
Ketiga, pemisahan tegas kepentingan bisnis pejabat dari kebijakan publik. Mengacu pada prinsip good governance yang dirumuskan Bank Dunia (1994) dan teori konflik kepentingan Thompson (2009), kepala daerah yang memiliki usaha berbasis sumber daya alam wajib melepas kepemilikan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak independen selama masa jabatan. Ini bukan sekadar persoalan etika pribadi ini adalah syarat minimum agar kebijakan publik yang dihasilkan bisa dipercaya oleh masyarakat dan investor yang beritikad baik.
Keempat, transformasi pertumbuhan menjadi inklusif melalui infrastruktur konektivitas desa. Amartya Sen (1999) dalam Development as Freedom mengajarkan bahwa pembangunan yang sejati adalah perluasan kebebasan manusia termasuk kebebasan untuk mengakses pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. Petani dan nelayan Maluku Utara tidak membutuhkan subsidi permanen yang membuat mereka bergantung. Mereka membutuhkan jalan tani yang layak, pelabuhan perikanan kecil di pesisir, jaringan listrik yang andal, dan akses internet yang menghubungkan mereka langsung ke pasar yang lebih luas. Infrastruktur semacam inilah yang benar-benar mengubah kehidupan.
Kelima, investasi besar-besaran pada SDM konstruksi lokal. Barrie & Paulson (1992) dalam Professional Construction Management menegaskan prinsip yang sederhana namun sering diabaikan: kualitas output konstruksi berbanding lurus dengan kualitas orang yang mengelolanya. Maluku Utara tidak boleh selamanya bergantung pada tenaga ahli konstruksi dari luar daerah. Program beasiswa doktoral dan magister teknik sipil untuk putra-putri daerah, sertifikasi massal tenaga konstruksi lokal, serta pendirian politeknik teknik sipil di Sofifi adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan mulai terasa pada periode 2035–2045.
Sofifi bukan kota yang sedang dalam masalah. Ia adalah kota yang sedang menentukan nasibnya sendiri. Dalam ilmu manajemen konstruksi, setiap keputusan yang diambil hari ini mulai dari desain jalan, pilihan spesifikasi material, hingga mekanisme pengawasan proyek adalah bentuk investasi atau utang yang akan diwariskan kepada generasi yang mewarisi kota ini pada tahun 2045.
Pertumbuhan ekonomi 39 persen bisa menjadi fondasi peradaban yang kokoh, atau sekadar angka statistik yang menguap bersama cadangan nikel yang suatu hari pasti akan habis. Yang membedakan keduanya bukan keberuntungan geografi atau besarnya royalti tambang. Yang membedakan adalah satu hal yang sederhana namun tidak mudah: ada tidaknya sistem manajemen konstruksi yang bekerja dengan benar, dikelola oleh orang-orang yang kompeten, dipimpin oleh pemimpin yang berani bertanggung jawab.
Penulis berharap opini ini dapat menjadi bagian dari percakapan akademik dan kebijakan yang lebih luas dan bermakna. Bahwa Maluku Utara dibangun bukan hanya dengan anggaran besar, tetapi dengan sistem yang benar, SDM yang berkualitas, dan pemimpin yang berani mengambil keputusan berbasis ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, penulis berharap lahirnya generasi akademisi, insinyur, dan praktisi konstruksi dari Maluku Utara yang tidak hanya membangun gedung dan jalan, tetapi juga turut membangun peradaban daerahnya sendiri.
Maluku Utara bukan hanya provinsi kaya sumber daya alam. Ia adalah provinsi yang kaya potensi manusia. Jika diberi sistem yang tepat, pendidikan yang berkualitas, dan infrastruktur yang terencana dengan baik, generasi muda Maluku Utara akan membangun kota-kota yang tidak kalah dengan kota mana pun di Indonesia. Sofifi layak menjadi kota masa depan yang membanggakan. Namun semua itu hanya mungkin jika pondasinya diletakkan dengan benar dan dimulai hari ini.(*)
