 |
| ilustrasi |
SOFIFI, DETIKMALUT.com - Pemerintah pusat kembali membuka peluang rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Namun berbeda dari sejumlah daerah lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara memastikan tidak akan ikut serta dengan mengajukan formasi baru. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi kepegawaian dan kemampuan fiskal daerah yang dinilai belum mendukung penambahan aparatur.
Kebijakan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara, Zulkifli Bian, pada Kamis (20/11/2025).
Zulkifli mengungkapkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov saat ini sudah mencukupi. Total ASN—baik PNS maupun PPPK—melebihi 10 ribu orang, mencakup tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga jabatan teknis di berbagai sektor pemerintahan.
Menurutnya, salah satu pertimbangan utama tidak mengajukan formasi CPNS baru adalah tingginya belanja pegawai yang kini menyerap porsi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tekanan fiskal kian berat setelah adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
“Untuk tahun depan, 2026, hasil konsultasi saya bersama Ibu Gubernur, besar kemungkinan penerimaan CPNS kami tiadakan. Beban belanja pegawai cukup tinggi dan kebutuhan organisasi sebenarnya sudah terpenuhi,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa sebagian besar posisi jabatan di lingkungan Pemprov telah terisi. Bahkan, proses mutasi dari kabupaten/kota maupun instansi lain kini diperketat sebagai bentuk penataan agar struktur organisasi lebih efektif dan sesuai kebutuhan program daerah.
“Mutasi pun kami batasi. Hanya mereka yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan program kepala daerah yang dapat diterima. Jadi bukan hanya CPNS, seleksi pegawai masuk pun semakin ketat,” tegas Zulkifli.
Dengan keputusan tidak mengusulkan formasi CPNS di tahun 2026, Pemprov Maluku Utara akan memaksimalkan kinerja aparat yang sudah ada. Pemerintah daerah juga berencana melakukan penataan birokrasi agar lebih ramping, efisien, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan di wilayah Maluku Utara.(*)
