 |
TERNATE, DETIKMALUT.com - Di tengah ekspektasi tinggi masyarakat terhadap kepemimpinan baru, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe membuktikan komitmen politik mereka bukan sekadar janji. Program pendidikan gratis, yang menjadi salah satu pilar utama dalam visi 100 hari kerja, kini mulai berjalan di lapangan. Di saat berbagai daerah masih berkutat dengan penyusunan kebijakan, Maluku Utara justru telah menyalurkan anggaran ke satuan pendidikan negeri, menjadi penanda keseriusan dalam membenahi sektor pendidikan.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menunjukkan langkah cepat dan nyata dalam mewujudkan janji kampanye mereka, yakni pendidikan gratis bagi siswa sekolah menengah negeri. Hanya dalam waktu kurang dari 100 hari masa kerja, program strategis ini mulai dirasakan langsung oleh sekolah-sekolah penerima melalui penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Program ini resmi diluncurkan pada 2 Mei 2025 dan dalam waktu singkat, mekanisme pendanaan mulai dijalankan. Pada 19 Mei 2025, tahap awal pencairan dana telah dilakukan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya, mengonfirmasi bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk tahap pertama sudah diterbitkan, dan dana telah dikirim langsung ke rekening sekolah penerima.
“Untuk tahap pertama, dana BOSDA mencakup alokasi untuk bulan April, Mei, dan Juni dengan total nilai lebih dari Rp6,1 miliar,” ucap Purbaya (20/5/2025).
Dana yang disalurkan tersebut terbagi untuk jenjang pendidikan menengah negeri di seluruh Maluku Utara, yakni:
- Rp4,5 miliar untuk 99 SMA Negeri,
- Rp1,5 miliar untuk 44 SMK Negeri,
- dan Rp60 juta untuk 8 SLB Negeri.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, juga membenarkan informasi terkait realisasi penyaluran dana tersebut. “Iya, dana BOSDA sudah tersalur,” ujar Abubakar saat dikonfirmasi secara terpisah.
Langkah cepat ini menjadi titik awal yang signifikan dalam mendorong transformasi pendidikan di Maluku Utara. Selain bertujuan meringankan beban ekonomi keluarga terhadap biaya pendidikan, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Realisasi program pendidikan gratis ini bukan hanya memenuhi janji 100 hari kerja pasangan Sherly–Sarbin, tetapi juga menjadi bagian penting dari visi pembangunan Maluku Utara Bangkit, yang menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam membangun sumber daya manusia yang merata, terjangkau, dan berkualitas.
Dengan terwujudnya program ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengirimkan sinyal kuat bahwa akses pendidikan yang layak adalah hak setiap anak, tanpa terkecuali. Kini, tantangan selanjutnya adalah memastikan keberlanjutan program serta pengawasan penggunaan dana BOSDA agar benar-benar berdampak pada peningkatan mutu layanan pendidikan di seluruh daerah.(Red)***
