![]() |
| Masyarakat Popilo melakukan demonstrasi di depan Kantor Desa (Foto : Istimewa). |
Aliansi Pemuda Peduli Desa Popilo bersama KNPI Halut menggelar demonstrasi di depan Kantor Desa Popilo, mendesak penyelesaian dugaan kekurangan pembayaran ganti rugi terhadap 12 pemilik lahan.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti sejumlah persoalan pembebasan lahan seluas kurang lebih 16 hektare yang melibatkan 26 pemilik lahan. Dugaan persoalan itu mencakup kekurangan pembayaran, ketidaksesuaian luas lahan, hingga indikasi pencatatan kepemilikan lahan fiktif.
Koordinator aksi, Farid Dunga, mengatakan pembangunan PLTS yang diharapkan mendukung perekonomian daerah harus dilaksanakan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Ia mengungkapkan, dari 26 pemilik lahan, terdapat 12 warga yang diduga belum menerima pembayaran secara penuh sesuai kesepakatan. Kekurangan pembayaran disebut terjadi pada tahap ketiga sebesar 50 persen, dengan nilai bervariasi mulai dari Rp13 juta, Rp26 juta hingga Rp36 juta.
Selain itu, massa mempersoalkan dugaan lahan fiktif atas nama seseorang berinisial R.M. seluas 2.364 meter persegi. Lahan tersebut diduga telah menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp118,2 juta.
Aliansi juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum pemerintah desa dalam proses pengukuran lahan tahap kedua. Mereka menduga terdapat pengurangan volume lahan serta pencantuman nama pihak tertentu dalam proses pendataan hingga pencairan anggaran.
Aksi tersebut turut diikuti sejumlah warga dan perwakilan pemilik lahan, dengan pengawalan aparat kepolisian Polres Halut.
Di tengah demonstrasi, Camat Tobelo Utara, Kepala Desa Popilo, Kapolsek Tobelo Utara, serta pengawas dari pihak PLTS hadir menemui massa untuk mendengarkan aspirasi dan tuntutan yang disampaikan.
Dalam orasinya, Farid menyampaikan empat tuntutan. Pertama, mendesak PT Energi Surya Halmahera segera melunasi kekurangan pembayaran kepada 12 pemilik lahan.
Kedua, meminta pencopotan oknum pemerintah desa yang diduga terlibat dalam persoalan pengukuran lahan. Ketiga, mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan manipulasi data dan ketidaksesuaian volume lahan.
Keempat, massa mengancam kembali menggelar aksi jilid II dengan jumlah peserta lebih besar, bahkan mempertimbangkan pemblokiran jalan poros apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.
Farid menegaskan, pembangunan PLTS tidak boleh mengorbankan hak masyarakat. Menurutnya, setiap proses pembebasan lahan harus dilakukan secara terbuka dan memastikan warga memperoleh hak sesuai kesepakatan.
Massa berharap pemerintah daerah, pemerintah desa, dan perusahaan segera memberikan penjelasan serta kepastian penyelesaian atas persoalan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, tanggapan resmi PT Energi Surya Halmahera terkait dugaan yang disampaikan massa belum diperoleh. Seluruh dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut dari pihak-pihak terkait (Yan/Red)

