 |
Dalam kunjungan itu, Gubernur Sherly memberikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu fokus perhatiannya adalah kualitas pendidikan vokasi, terutama saat ia melihat langsung proses pembelajaran di SMK Negeri 7 Semarang yang dikenal sebagai sekolah vokasi berprestasi di tingkat nasional.
“Saya berkunjung ke sekolah-sekolah, salah satunya SMK Negeri 7 Semarang yang terbaik di tingkat nasional,” ujar Sherly.
Menurut Sherly, keberhasilan Jawa Tengah dalam memperkuat pendidikan vokasi telah berdampak pada peningkatan kualitas tenaga kerja muda serta menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih siap menghadapi kebutuhan industri. Ia menilai, pendekatan semacam ini penting dijadikan rujukan oleh Maluku Utara untuk memperkuat pendidikan vokasi yang selaras dengan potensi daerah.
Selain pendidikan, Sherly juga menyoroti keberhasilan Jawa Tengah dalam menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan. Ia menyebut capaian 100 persen Posbankum itu sebagai sebuah lompatan besar dalam menyediakan akses keadilan bagi masyarakat di tingkat paling bawah.
“Saya sangat kagum dengan Jawa Tengah yang merampungkan pendirian Posbankum 100 persen di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Tengah,” kata Sherly.
Ia menegaskan, Posbankum memainkan peran penting sebagai pintu pertama masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum, terutama bagi kelompok yang rentan secara sosial dan ekonomi.
“Posbankum adalah jembatan bagi masalah dan solusi yang dihadapi masyarakat di level terbawah. Ia mengemban fungsi memulihkan hubungan sosial, memperkuat nilai kekeluargaan, dan memastikan warga yang lemah terlindungi,” tambahnya.
Gubernur Sherly menyampaikan bahwa praktik baik yang diterapkan Jawa Tengah, baik dalam pendidikan vokasi maupun layanan bantuan hukum, akan menjadi pembelajaran penting bagi Maluku Utara. Ia juga membuka peluang kerja sama antarprovinsi, khususnya dalam penguatan pendidikan vokasi, penataan layanan hukum desa, dan peningkatan pelayanan publik berbasis pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap kemitraan tersebut dapat mempercepat proses transformasi pembangunan serta meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat di kedua provinsi.(*)
