 |
TERNATE, DETIKMALUT.com – Unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin (1/9) berlangsung tegang sebelum akhirnya mereda setelah Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, turun langsung menemui massa. Kehadirannya berhasil menenangkan situasi yang sempat memanas antara mahasiswa dan aparat kepolisian.
Dalam dialog terbuka, Sherly menegaskan pentingnya komunikasi dalam menyelesaikan persoalan. “Saya selalu terbuka, bisa ditemui langsung maupun lewat media sosial. Solusi kita cari bersama. Ingat, torang semua basudara. Apa yang terjadi di pusat sebenarnya jauh dari kita di Maluku Utara,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Maluku Utara adalah rumah bersama yang harus dijaga kedamaiannya. Menurutnya, stabilitas daerah sangat menentukan roda ekonomi. “Kalau rumah kita damai dan nyaman, ekonomi berputar. Tapi kalau konflik terus, yang paling dirugikan masyarakat kecil,” tutur Sherly.
Massa aksi yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, penolakan kenaikan gaji anggota DPR, serta desakan agar wakil rakyat tidak hidup bermewah-mewahan di tengah kondisi kemiskinan Maluku Utara.
Gubernur memberikan apresiasi terhadap keberanian mahasiswa menyuarakan aspirasi secara damai. Ia juga berterima kasih kepada TNI–Polri yang menjaga jalannya aksi tetap aman. Menyinggung desakan pembebasan 11 warga Maba Sangaji (Haltim), Sherly menegaskan komitmennya untuk memastikan proses hukum berlangsung transparan. “Itu wilayah hukum. Saya sudah berdialog dengan kejaksaan agar semua aspek dipertimbangkan untuk keringanan. Intinya, saya pastikan proses berjalan adil dan terbuka,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sebagian besar tuntutan, seperti persoalan IUP, merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Aspirasi tetap kami teruskan ke pusat,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Waris Agono menyatakan kesiapan institusinya menghadapi dinamika yang berkembang. “Kalau ada revisi UU dan kebijakan pemerintah, kami siap jalankan,” ungkapnya.
Dari sisi pemerintah kota, Wali Kota Ternate memastikan aspirasi warga Ubo-ubo terkait persoalan tanah sudah diteruskan ke Menteri ATR/BPN. Menurutnya, salah satu solusi yang ditawarkan adalah melalui skema HPL agar masyarakat memperoleh kepastian hak.
Aksi yang berlangsung sejak pagi hari itu akhirnya berakhir tertib meski sempat terjadi ketegangan. Kehadiran Forkopimda yang lengkap membuat penyampaian aspirasi berjalan dalam koridor demokrasi dengan suasana tetap terkendali.(*)
