Iklan

Notification

×

Iklan

Iklan

Karhutla Meluas, Pemprov Malut Bentuk Satgas dan Siapkan Operasi Water Bombing

Kamis | Agustus 27, 2026 WIB Last Updated 2026-08-26T23:24:53Z
iklan
SOFIFI, DETIKMALUT.com - Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyusul meningkatnya jumlah titik api di sejumlah wilayah. Hingga Rabu (26/8/2026), tercatat 33 kejadian Karhutla, naik dibandingkan 16 titik pada pekan sebelumnya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena kebakaran tidak hanya terjadi di kawasan permukiman, tetapi juga telah menjangkau wilayah pegunungan dan hutan yang memiliki medan sulit untuk diakses.

Langkah penanganan dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Malut, Rabu (26/8/2026). Dalam rakor tersebut, Sarbin didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara H. Samsuddin Abdul Kadir.

Pertemuan itu melibatkan berbagai unsur, di antaranya Basarnas Ternate, Polda Malut, Satpol PP dan Damkar, BMKG Malut, BPBD, serta sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Malut.

Rakor juga diikuti secara virtual oleh perwakilan Korem 152/Baabullah, Binda Malut, Lanal Ternate, serta pemerintah kabupaten/kota. Sejumlah daerah yang menyampaikan perkembangan penanganan antara lain Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Pulau Taliabu dan Pulau Morotai.

Dari laporan yang diterima, sebagian titik api di kawasan permukiman telah berhasil dipadamkan melalui kerja sama relawan, TNI, Polri dan masyarakat. Namun, kebakaran yang berada di kawasan pegunungan dan hutan masih menjadi kendala karena sulit dijangkau dengan peralatan pemadam dari darat.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bahkan meminta dukungan helikopter untuk membantu menangani kebakaran di wilayah pegunungan.

"Untuk di kampung, kami masih bisa menangani dengan 2 unit damkar dan mobil pikap berisi galon air. Namun, untuk di gunung, kami mohon dukungan helikopter agar api tidak cepat meluas. Kemarin 16 titik, sekarang sudah 33 titik," ujar perwakilan Pemkab Halut.

Di Halmahera Timur, kebakaran di kawasan pegunungan Desa Maba dilaporkan masih belum berhasil dipadamkan. Sementara di Pulau Morotai terdapat dua titik api baru, sedangkan lahan seluas 16 hektare telah berhasil dipadamkan melalui dukungan Polres dan TNI AU.

Dukungan peralatan juga disiapkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara. BWS menyatakan kesiapannya mengerahkan 10 unit alkon, delapan ekskavator dan delapan mobil tangki dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter untuk membantu penanganan di lapangan.

Faktor cuaca turut menjadi perhatian dalam upaya pengendalian Karhutla. BMKG Maluku Utara menyampaikan bahwa Agustus hingga September 2026 diperkirakan menjadi periode puncak musim kemarau ekstrem akibat pengaruh El Nino kuat. Kondisi vegetasi yang semakin kering membuat risiko kebakaran meningkat, sementara hujan diperkirakan kembali normal pada November 2026.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Malut menetapkan empat langkah strategis. Pertama, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Karhutla Provinsi Maluku Utara dengan Sekda sebagai ketua.

Kedua, pemerintah kabupaten dan kota diminta segera menyampaikan data kejadian Karhutla, kebutuhan armada serta titik sumur bor untuk selanjutnya diajukan kepada BNPB.

Ketiga, Pemprov Malut akan mengajukan dukungan kepada BNPB untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dan water bombing apabila sebaran api semakin meluas.

Keempat, pemerintah juga akan melaksanakan Salat Istisqa secara serentak di masjid dan rumah ibadah mulai Jumat, 29 Agustus 2026.

Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat penanganan sekaligus mencegah meluasnya kebakaran.

"Prioritas kita adalah keselamatan masyarakat. Regulasi kita hormati, tetapi keselamatan jiwa lebih utama. Semua unsur harus bergerak cepat dan solid," tegas Wakil Gubernur.

Pemprov Malut selanjutnya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, instansi teknis, relawan dan masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap titik api dapat ditangani secara cepat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau, sekaligus mengantisipasi potensi meluasnya Karhutla selama puncak musim kemarau.(Id/Red)

×
Berita Terbaru Update